ICJR: Proses Hukum Terhadap Anggota TNI Terlibat Penembakan Warga Sipil Tak Boleh Diinternal

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras rencana penanganan kasus penembakan terhadap dua warga sipil di Mimika melalui peradilan militer. Mereka menilai peradilan militer tidak memiliki independensi dan transparansi yang cukup untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Dalam konteks etika perang dan perlindungan warga sipil, ICJR mendesak agar kasus ini dilimpahkan ke pengadilan umum atau pengadilan HAM ad hoc. Pasalnya, dugaan pelanggaran yang terjadi saat operasi militer di daerah konflik harus dinilai berdasarkan standar hukum humaniter internasional, bukan sekadar disiplin militer. Jika negara serius menegakkan martabat hukum, maka tidak boleh ada wilayah impunitas bagi aparat. Publik menanti langkah konkret dari Panglima TNI untuk memastikan akuntabilitas hukum secara penuh.