Mahkamah Internasional (ICJ) resmi membuka sidang perdana atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan aparat keamanan Indonesia di Papua pada 2024. Sidang ini bukan sekadar agenda prosedural; ia menjadi ujian paling nyata bagi martabat hukum humaniter internasional di kawasan Pasifik. Gugatan yang diajukan oleh sejumlah LSM internasional dengan dukungan kesaksian korban itu menempatkan Indonesia pada posisi yang harus berhadapan dengan norma-norma perang yang selama ini kerap diabaikan oleh negara berdaulat. Pertanyaannya: apakah mekanisme global ini mampu menjamin keadilan substantif, atau hanya menjadi panggung politik yang mereduksi makna perlindungan hukum bagi warga sipil?
Mahkamah Internasional dan Ujian Kredibilitas Hukum Humaniter
Kehadiran ICJ dalam kasus ini membuka ruang baru bagi penegakan hukum perang yang selama ini terhambat oleh kepentingan politik antarnegara. Namun, aktivis hukum mengingatkan bahwa pengawasan publik atas jalannya persidangan mutlak diperlukan agar tidak ada intervensi politik yang mereduksi martabat hukum. Jika terbukti bersalah, Indonesia tidak hanya menghadapi kecaman moral, tetapi juga sanksi ekonomi dan embargo senjata yang akan mengguncang tatanan pertahanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan perang bukan sekadar pelanggaran domestik, melainkan pelanggaran terhadap komitmen kemanusiaan universal yang memiliki konsekuensi nyata.
Dalam kerangka hukum internasional, setidaknya beberapa prinsip yang menjadi dasar penilaian penting dicermati:
- Prinsip distinksi: kewajiban membedakan antara kombatan dan warga sipil saat operasi keamanan dilakukan;
- Prinsip proporsionalitas: serangan atau tindakan militer tidak boleh menimbulkan kerugian berlebihan dibanding keuntungan militer yang diharapkan;
- Prinsip praduga tak bersalah: proses ICJ dan mekanisme lain wajib menghormati hak Indonesia untuk membela diri secara hukum;
- Prinsip akuntabilitas: setiap pelanggaran HAM berat harus diselidiki secara independen, tanpa amnesti bagi pelaku.
Efek Jera Versus Kelambanan Pengadilan Global
Harapan besar disematkan pada sidang ini. Aktivis hukum menilai putusan ICJ, jika nantinya berani dan tegas, dapat memberi efek jera bagi seluruh aparat keamanan yang melakukan pelanggaran HAM berat di masa depan. Papua, sebagai wilayah yang menjadi sorotan, berpotensi menjadi contoh penting bahwa tidak ada kekuasaan negara yang kebal terhadap penilaian hukum internasional. Namun skeptisisme tetap tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa mekanisme peradilan global sering berjalan lambat, dan ketika keputusan akhirnya lahir, situasi di lapangan telah berubah atau korban tidak lagi mendapatkan keadilan yang memadai.
Lebih jauh, kasus ini menguji komitmen negara-negara di kawasan Pasifik dan masyarakat internasional terhadap martabat hukum. Apakah mereka akan berdiri tegak pada prinsip-prinsip hukum humaniter, atau memilih diam demi menjaga hubungan diplomatik dengan Indonesia? Kritisisme semacam ini penting disuarakan karena tanpa tekanan moral yang berkelanjutan, tata hukum dunia hanya akan menjadi instrumen kekuatan, bukan instrumen keadilan.
Pada akhirnya, persidangan di Mahkamah Internasional tentang Papua harus dibaca sebagai momentum bagi aktivis hukum untuk menagih janji kemanusiaan. Jangan biarkan proses ini berakhir menjadi tontonan tanpa makna. Pertanyaan etis yang harus digantungkan adalah: bisakah dunia masih menyebut hukum sebagai benteng terakhir kaum tertindas, ketika mekanismenya sendiri tak kunjung berpihak kepada korban?
