Ketika rudal kembali menghujani permukiman padat di Gaza, dunia kembali disaksikan pada sebuah ironi pahit: hukum humaniter internasional yang seharusnya menjadi perisai bagi warga sipil justru terperosok dalam ruang negosiasi politik yang tak kunjung berujung. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) kini berdiri di persimpangan sejarah, menghadapi ujian paling berat atas yurisdiksinya dalam menangani dugaan kejahatan perang di Gaza. Serangan yang menargetkan warga sipil, rumah sakit, dan infrastruktur dasar tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga melukai martabat hukum itu sendiri. Komunitas hukum internasional mengecam keras, namun kecaman tanpa penuntutan hanyalah gema kosong di ruang sidang global.
Yurisdiksi ICC dalam Pusaran Politik Global
Statuta Roma, sebagai fondasi hukum ICC, memberikan mandat tegas untuk mengadili kejahatan yang mengguncang nurani kemanusiaan. Analisis terhadap pasal-pasalnya menunjukkan bahwa tindakan yang menyerang objek sipil secara sistematis dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 8 Statuta Roma mengatur secara eksplisit larangan menyerang warga sipil, rumah sakit, dan infrastruktur yang tidak memiliki kepentingan militer. Pasal 7 pun menegaskan bahwa serangan meluas yang ditujukan kepada penduduk sipil merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. Namun, pasal-pasal mulia ini seringkali terjebak dalam ruang veto dan diplomasi kepentingan negara-negara besar. Yurisdiksi ICC yang seharusnya universal justru dipilih-pilih layaknya menu di meja perundingan, memperdalam skeptisisme terhadap imparsialitas peradilan global.
- Pasal 8 Statuta Roma: Menargetkan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur dasar sebagai objek serangan adalah kejahatan perang yang jelas-jelas melanggar prinsip distingsi dalam hukum humaniter internasional.
- Pasal 7 Statuta Roma: Tindakan pembunuhan, pemusnahan, dan perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap warga sipil merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Prinsip proporsionalitas: Setiap serangan harus menghindari kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan; korban massal di Gaza menunjukkan pelanggaran etis yang sulit dibantah.
Martabat Hukum di Atas Kepentingan Kekuasaan
ICC hadir bukan sebagai alat politik, melainkan sebagai pilar martabat hukum global. Namun tanpa dukungan negara-negara besar, efektivitasnya selalu dipertanyakan. Ketika penuntutan atas kejahatan perang di Gaza terbentur pada kepentingan aliansi dan kekuasaan, maka yang runtuh bukan hanya satu kasus, melainkan keyakinan publik bahwa hukum berlaku sama bagi semua. Hukum humaniter internasional harus ditegakkan tanpa pandang bulu; tidak boleh ada standar ganda yang memperlakukan nyawa di satu wilayah lebih berharga daripada nyawa di wilayah lain. Keadilan bukan sekadar idealisme kosong, melainkan fondasi perdamaian yang berkelanjutan. Jika ICC membiarkan preseden impunitas, maka setiap konflik masa depan akan meniru pola yang sama: menembak dulu, berdalih kemudian.
Pertanyaan yang menggantung di ruang-ruang diskusi aktivis hukum bukanlah apakah Pasal 8 atau Pasal 7 cukup kuat — jelas sudah. Persoalannya adalah apakah para penegak hukum internasional memiliki keberanian etis untuk melawan arus kekuasaan. Ketika ICC memilih bungkam di depan serangan yang menghancurkan rumah sakit dan merenggut ribuan nyawa warga sipil, bukankah kita semua sedang mengkhianati sumpah kemanusiaan? Hukum humaniter tidak akan bermakna apa pun jika hanya menjadi hiasan pidato diplomatik. Aktivis hukum harus bersuara lantang: tidak ada perdamaian tanpa keadilan, dan tidak ada keadilan tanpa keberanian menuntut pertanggungjawaban, sia pun pelakunya.
