Langkah sejumlah warga Papua yang menggugat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas praktik diskriminasi sistemik di lingkungan peradilan merupakan tonggak penting dalam perjuangan menegakkan martabat hukum di Indonesia. Gugatan ini tidak sekadar mempermasalahkan kasus individual, tetapi secara tegas membongkar akar persoalan yang selama ini dianggap tabu: ketidakadilan struktural yang menimpa warga Papua dalam akses terhadap keadilan. Dalam konteks negara hukum, pengadilan seharusnya menjadi benteng terakhir bagi setiap pencari keadilan, namun ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peradilan justru kerap menjadi instrumen yang mereproduksi ketidakadilan, bukan menyelesaikannya.
Membedah Diskriminasi Sistemik dalam Peradilan: Perspektif Etika Profesi Hukum
Dari perspektif etika profesi hukum, praktik diskriminasi yang didasarkan pada latar belakang etnis di ruang sidang merupakan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan hakim, jaksa, dan pengacara. Sumpah tersebut menegaskan komitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sebuah prinsip yang menjadi fondasi utama dalam sistem peradilan yang beradab. Ketika diskriminasi terjadi, baik secara eksplisit maupun terselubung, maka integritas para penegak hukum hancur, dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan sebagai satu kesatuan turut terkikis. Kehilangan kepercayaan ini bukan sekadar masalah psikologis, melainkan ancaman serius terhadap supremasi hukum dan keberlangsungan penyelesaian konflik melalui jalur hukum.
Fenomena ini semakin memprihatinkan ketika diskriminasi terjadi secara sistemik, bukan hanya pada kasus-kasus individual. Merujuk pada sejumlah norma hukum internasional, seperti Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan pengadilan. Indonesia yang telah meratifikasi instrumen-instrumen tersebut seharusnya tunduk pada kewajiban untuk menjamin perlakuan yang setara dalam proses peradilan. Berikut beberapa norma yang relevan dan seringkali dilanggar dalam praktik diskriminatif di Papua:
- Pasal 5 ayat (1) ICCPR yang menjamin hak atas persamaan di muka hukum tanpa pembedaan.
- Prinsip independensi peradilan dalam Konvensi PBB mengenai Kemerdekaan Peradilan (Basic Principles on the Independence of the Judiciary), yang menekankan bahwa hakim harus bebas dari pengaruh dan diskriminasi dalam memutus perkara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang melarang diskriminasi atas dasar perbedaan etnis, termasuk dalam bidang hukum.
Komnas HAM: Ujian Kredibilitas dan Urgensi Temuan di Papua
Komnas HAM sebagai lembaga negara independen kini dihadapkan pada ujian kredibilitas yang sesungguhnya. Penggugatan oleh warga Papua ini menuntut Komnas HAM untuk tidak hanya memproduksi rekomendasi normatif yang normatif, tetapi juga melakukan investigasi komprehensif yang membedah budaya hukum di Papua secara mendasar. Tanpa langkah berani untuk mendekonstruksi budaya hukum yang timpang tersebut, maka upaya penegakan hukum humaniter dan penyelesaian konflik di Papua akan terus gagal. Hukum yang kehilangan wibawanya di mata sebagian masyarakat justru akan melanggengkan siklus ketidakadilan dan menutup ruang bagi rekonsiliasi yang berkeadilan. Pernyataan Menteri HAM Pigai perlu direspons tidak hanya sebagai retorika, tetapi sebagai landasan untuk melakukan pembenahan mendasar pada tubuh peradilan Indonesia.
Dalam konteks etika perang dan martabat hukum, praktik diskriminasi sistemik ini sejatinya juga mencoreng komitmen Indonesia dalam konflik bersenjata. Meskipun Papua bukanlah zona perang deklaratif, namun operasi militer dan pelanggaran hak asasi yang kerap terjadi di wilayah tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum justru mudah diabaikan. Hal ini bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional yang menuntut adanya perlindungan terhadap penduduk sipil dan perlakuan yang manusiawi bagi tawanan perang. Jika pengadilan gagal memberikan keadilan bagi warga Papua, maka tentu akan semakin mempersulit upaya menciptakan perdamaian yang bermartabat.
Menutup Pintu Ketidakadilan: Tuntutan Aksi bagi Aktivis Hukum
Akhirnya, gugatan warga Papua ke Komnas HAM ini seharusnya menjadi cambuk bagi seluruh aktivis hukum, penegak hukum, dan pembuat kebijakan. Mampukah kita membangun sistem peradilan yang benar-benar imparsial dan humanis, tanpa memandang latar belakang etnis? Atau kita membiarkan hukum terus menjadi alat yang mempertajam segregasi dan melanggengkan penderitaan? Sudah saatnya para aktivis hukum mengambil sikap tegas: mengawal proses penanganan gugatan ini di Komnas HAM dan menuntut dibukanya ruang dialog yang setara antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil Papua. Jika tidak, maka kita hanya menyaksikan pertunjukan hukum yang sia-sia, sementara ribuan warga Papua terus merasakan pahitnya stigma dan perlakuan tidak adil dalam sistem peradilan di negeri sendiri.
