Polemik seputar doktrin operasi militer TNI di Papua kembali mencuat setelah sejumlah laporan lembaga hak asasi manusia mendokumentasikan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan yang melukai warga sipil. Dalam perspektif hukum humaniter internasional (HHI), setiap operasi militer—termasuk di Papua yang berstatus konflik bersenjata non-internasional—wajib tunduk pada prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tekanan operasional sering kali mengalahkan kepatuhan pada norma hukum. Analisis terhadap Pedoman Operasi Gabungan TNI tahun 2025 mengindikasikan adanya celah interpretasi yang membolehkan penggunaan kekuatan mematikan di luar mekanisme peringatan, sebuah kontradiksi langsung dengan martabat hukum dan jaminan hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi dan konvensi internasional.
Celah Doktrin 2025: Antara Kepatuhan Hukum Humaniter dan Pragmatisme Operasi
Dalam setiap kontak senjata, TNI wajib menjalankan prinsip-prinsip dasar HHI yang menjadi kewajiban hukum internasional bagi Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Jenewa 1949. Namun, doktrin yang berlaku justru menyisakan ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan. Berikut adalah sejumlah norma yang kerap terlanggar dalam praktik operasi di Papua:
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Pasal 48 Protokol Tambahan I menegaskan bahwa pihak yang bertikai harus selalu membedakan antara kombatan dan warga sipil. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sasaran operasi kerap tidak memenuhi standar ini, dengan korban sipil yang tercatat terus bertambah.
- Prinsip Proporsionalitas: Pasal 51 Protokol Tambahan I melarang serangan yang mengakibatkan kerugian insidental bagi warga sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Operasi yang menggunakan kekuatan mematikan tanpa peringatan terlebih dahulu jelas melanggar semangat proporsionalitas.
- Prinsip Kehati-hatian (Precaution): Ketentuan dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I mewajibkan semua langkah pencegahan yang layak untuk meminimalkan dampak pada warga sipil. Absennya mekanisme peringatan dan verifikasi target yang ketat adalah bentuk pengabaian prinsip ini.
Celah dalam pedoman operasi gabungan 2025 tersebut secara implisit memberikan justifikasi bagi penggunaan kekuatan mematikan tanpa melalui tahapan peringatan, pada situasi yang seharusnya masih memungkinkan langkah non-letal. Ini adalah kemunduran serius dalam tegaknya etika perang dan perlindungan HAM di wilayah konflik bersenjata non-internasional seperti Papua.
Pertanggungjawaban Komando dan Ancaman Impunitas
Pelanggaran terhadap HHI tidak bisa dilepaskan dari doktrin komando yang berlaku. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menegaskan prinsip komando bertanggung jawab, di mana atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan bawahannya jika ia tahu atau seharusnya tahu dan tidak mengambil tindakan pencegahan. Sayangnya, dalam konteks operasi TNI di Papua, mekanisme evaluasi dan pengawasan internal masih sangat lemah. Aktivis hukum dan masyarakat sipil mencatat bahwa impunitas sistematis mengancam penegakan etika perang dan hukum humaniter, karena pelaku pelanggaran jarang diadili secara transparan.
Ketika doktrin militer lebih mementingkan pragmatisme operasi ketimbang kepatuhan pada norma hukum, maka martabat hukum sebagai panglima tertinggi dalam setiap kontak senjata menjadi taruhan. Pertanyaannya kini bukan hanya pada sejauh mana TNI mampu mengintegrasikan prinsip etika perang dalam pedoman operasinya, tetapi juga pada komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan dari hukum humaniter di Papua tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Apakah kita akan membiarkan celah doktrin 2025 menjadi celah impunitas yang mengkhianati jaminan konstitusi dan konvensi internasional? Aktivis hukum harus mengambil sikap tegas untuk mendorong revisi pedoman operasi gabungan demi tegaknya etika perang dan martabat hukum di tanah Papua.
