Dalam konflik Gaza yang semakin mengerikan, Indonesia sekali lagi menempatkan dirinya sebagai penjaga martabat hukum internasional. Desakan agar Israel menghentikan operasi militer dan mematuhi gencatan senjata bukanlah sekadar seruan diplomatik biasa; ia adalah tuntutan moral atas pelanggaran sistematis terhadap kewajiban inti negara pendudukan. Fondasi hukum humaniter internasional, yang dirancang untuk menjadi tameng bagi mereka yang tidak terlibat dalam permusuhan, kini terus diinjak-injak. Setiap bom yang jatuh di kawasan sipil, setiap serangan terhadap rumah sakit atau sekolah, bukan hanya menimbulkan korban baru, tetapi juga melukai kredibilitas seluruh sistem hukum yang seharusnya mengatur perilaku negara dalam perang. Posisi Indonesia dengan demikian berdiri di atas prinsip yang tak dapat ditawar: bahwa tidak ada alasan keamanan atau politik apa pun yang dapat membenarkan penderitaan warga sipil yang terlindungi secara hukum.
Pertaruhan Normatif: Ketika Gencatan Senjata Dilanggar, Fondasi Hukum Internasional Rusak
Pernyataan Indonesia menekankan bahwa setiap pelanggaran terhadap gencatan senjata memiliki dampak yang jauh lebih dalam dari sekadar membatalkan proses perdamaian. Ia secara fundamental merusak fondasi kepercayaan terhadap rezim hukum internasional itu sendiri. Gencatan senjata, sebagai instrumen yang disepakati, mewakili komitmen minimal untuk mematuhi prinsip-prinsip mendasar kemanusiaan di tengah permusuhan. Mengabaikannya berarti menyatakan bahwa kata-kata dalam perjanjian internasional dapat dengan mudah dibuang begitu saja oleh pihak yang merasa lebih kuat. Ini menciptakan preseden berbahaya yang mengikis pacta sunt servanda (perjanjian harus dipatuhi), prinsip utama yang menopang tatanan hukum antarnegara. Dalam konteks ini, tindakan Indonesia berfungsi sebagai pengingat keras bagi komunitas internasional bahwa:
- Primat hukum atas kekuatan militer harus ditegakkan tanpa kompromi.
- Pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata adalah serangan terhadap legitimasi proses diplomasi dan hukum itu sendiri.
- Ketiadaan pertanggungjawaban yang efektif untuk pelanggaran tersebut akan semakin mendorong sikap arogansi dan impunitas dalam konflik bersenjata.
Solusi Dua Negara dan Perlindungan Sipil: Dua Sisi Mata Uang Keadilan yang Sama
Komitmen Indonesia pada solusi dua negara yang berdaulat dan hidup berdampingan secara damai tidak terpisah dari desakannya untuk menghentikan kekerasan hari ini. Keduanya adalah ekspresi dari komitmen yang sama pada kerangka hukum internasional. Solusi politik yang adil dan berkelanjutan mustahil dibangun di atas reruntuhan hukum dan penderitaan manusia yang terus berlanjut. Oleh karena itu, prioritas utama yang ditekankan Indonesia—yaitu perlindungan sipil terhadap warga, tenaga medis, pekerja kemanusiaan, serta fasilitas seperti rumah sakit dan sekolah—adalah prasyarat non-negosiasi. Kewajiban ini bersumber langsung dari inti hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Prinsip pembedaan (antara kombatan dan sipil) dan proporsionalitas bukanlah retorika kosong, melainkan kewajiban hukum yang mengikat. Aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terhambat adalah konsekuensi logis dari kewajiban ini, dan menghalanginya merupakan pelanggaran berat hukum perang.
Lebih dari sekadar mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB, posisi Indonesia menantang logika konflik yang memisahkan jalan militer dari jalan politik. Ia menyatakan bahwa kedamaian sejati hanya dapat dicapai ketika prosesnya menghormati martabat hukum dan manusia sejak awal. Seruan untuk menghentikan agresi militer dan kembali ke meja perundingan berdasarkan parameter hukum internasional yang telah disepakati adalah upaya untuk memulihkan rasionalitas dan etika dalam penyelesaian konflik yang telah terlalu lama dikendalikan oleh naluri kekerasan dan balas dendam.
Namun, di balik desakan yang tegas ini, tersembunyi pertanyaan etis yang mendalam dan menggelisahkan bagi setiap aktivis hukum: Apakah kekuatan norma dan seruan moral masih cukup untuk menghentikan mesin perang ketika mekanisme penegakan hukum internasional—seperti Dewan Keamanan PBB—terjebak dalam kebuntuan politik dan veto? Ketika jeritan korban sipil di Gaza bergema di ruang sidang PBB namun tidak menggerakkan tindakan nyata yang memaksa, apakah kita sedang menyaksikan kegagalan struktural sistem hukum dunia dalam menjalankan mandat perlindungannya yang paling mendasar? Refleksi ini bukan untuk melemahkan seruan Indonesia, melainkan untuk mendorong komunitas aktivis hukum global berpikir lebih radikal tentang bentuk solidaritas dan tekanan hukum baru apa yang harus dibangun untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi catatan kaki yang tragis dari sejarah kekerasan.
