Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang terus memanas tidak lagi sekadar persaingan ekonomi—ia telah menjelma menjadi ancaman sistemik terhadap tatanan hukum internasional dan semangat perdamaian global yang diamanatkan Piagam PBB. Pelanggaran prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta penerapan sanksi sepihak secara sepihak oleh kedua negara menunjukkan bahwa mekanisme multilateral semakin ditinggalkan demi kepentingan geopolitik. Para analis hukum ekonomi internasional menilai bahwa tindakan ini merupakan bentuk agresi ekonomi yang dapat memicu eskalasi konflik bersenjata, persis seperti yang diperingatkan dalam Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara lain.
Pelanggaran Norma Hukum Ekonomi Internasional dan Dampaknya terhadap Perdamaian Global
Dalam kerangka hukum ekonomi internasional, perang dagang yang diwarnai tarif balasan dan pembatasan akses pasar telah melanggar sejumlah ketentuan inti WTO, termasuk:
- Prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) berdasarkan Pasal I GATT 1994 yang mewajibkan perlakuan non-diskriminatif antaranggota.
- Larangan restriksi kuantitatif sebagaimana diatur dalam Pasal XI GATT, yang dilanggar melalui kuota impor dan lisensi diskriminatif.
- Mekanisme penyelesaian sengketa wajib (Pasal 23 DSU) yang diabaikan ketika negara bertindak sebagai hakim dan eksekutor dengan mengenakan sanksi unilateral tanpa putusan panel.
Pelanggaran sistematis ini tidak hanya menggerogoti kredibilitas WTO, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap supremasi hukum dalam hubungan internasional. Dalam analisis terbaru, aktivis hukum internasional mendesak agar mekanisme banding WTO segera difungsikan kembali dan sanksi unilateral dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum yang membahayakan perdamaian global.
Martabat Hukum di Atas Kepentingan Bisnis dan Geopolitik
Jika hukum ekonomi internasional hanya menjadi alat legitimasi kepentingan negara-negara besar, maka esensi keadilan dan perdamaian akan hilang. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (pacta sunt servanda). Namun, praktik sanksi sepihak dan perang dagang yang berlarut-larut menunjukkan pengabaian terhadap prinsip fundamental ini. Para ahli etika perang juga mengingatkan bahwa agresi ekonomi yang menimbulkan penderitaan massal—seperti kelangkaan pangan, obat-obatan, dan energi—dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional, khususnya prinsip proporsionalitas dan pembedaan dalam konflik bersenjata.
Krisis ini menuntut reformasi mendesak pada lembaga penyelesaian sengketa internasional agar tidak ada negara yang bertindak sebagai hakim dan eksekutor sekaligus. Penguatan Mahkamah Internasional (ICJ) dan perluasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mencakup kejahatan agresi ekonomi menjadi agenda yang harus diperjuangkan oleh komunitas hukum global. Tanpa langkah tersebut, martabat hukum akan terus dikorbankan untuk kepentingan bisnis dan geopolitik semata.
Di tengah situasi ini, muncul pertanyaan etis yang menggugah nurani para aktivis hukum: Apakah kita masih meyakini bahwa hukum dapat menjadi benteng terakhir perdamaian, atau justru kita sedang menyaksikan keruntuhan tatanan hukum yang membiarkan perang dagang berkembang menjadi perang sungguhan? Jawabannya bergantung pada keberanian kita untuk menuntut supremasi hukum di atas kepentingan kuasa dan profit.
