Pernyataan Menteri Hukum dan HAM yang memberikan 'lampu hijau' kepada Komnas HAM untuk menginvestigasi kematian ibu hamil dalam konflik Papua mencerminkan distorsi mendasar dalam pemahaman tata kelola hukum. Framing pemberian izin ini secara implisit menggeser mandat konstitusional Komnas HAM—yang bersifat imperatif—menjadi konsesi politik yang diskresioner, sebuah langkah yang kontraproduktif terhadap prinsip penegakan hukum dan akuntabilitas negara hukum. Hal ini bukan sekadar soal prosedur, melainkan pengingkaran terhadap esensi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 89 yang dengan tegas memberikan kewenangan penyelidikan tanpa perlu restu eksekutif. Dengan demikian, tindakan pemerintah justru menunjukkan resistensi terhadap mekanisme checks and balances yang seharusnya menjadi pilar demokrasi.
Mandat Hukum vs. Izin Politik: Ujian Independensi dalam Kawasan Konflik
Nilai sesungguhnya dari investigasi independen oleh Komnas HAM atas insiden di Intan Jaya harus diukur dari kemampuannya beroperasi tanpa hambatan struktural maupun tekanan politik. Kerangka hukum internasional memberikan parameter yang jelas bahwa setiap dugaan pelanggaran serius terhadap warga sipil, terlebih dalam kondisi rentan seperti ibu hamil, wajib diselidiki secara independen dan imparsial. Dalam konteks konflik Papua yang kompleks, beberapa prinsip krusial harus menjadi tolok ukur evaluasi:
- Kewajiban Investigasi: Negara memiliki tanggung jawab primer untuk menyelidiki setiap dugaan pelanggaran hukum humaniter, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya.
- Prinsip Independensi: Badan penyelidik harus benar-benar terpisah dari struktur komando operasi militer dan intervensi birokrasi, untuk menjamin objektivitas proses.
- Akuntabilitas dan Reparasi: Hasil investigasi harus mengarah pada proses hukum yang transparan bagi dugaan pelaku serta pemenuhan hak korban atas keadilan dan pemulihan yang bermartabat.
Pelanggaran Prinsip Pembeda dan Bayang-Bayang Impunitas di Tanah Papua
Tragedi penembakan ibu hamil ini menyentuh inti paling sensitif dalam etika perang: prinsip pembedaan (distinction) antara kombatan dan warga sipil. Pelanggaran terhadap prinsip ini bukan sekadar kesalahan taktis, melainkan sebuah kejahatan yang menggerus martabat kemanusiaan dan aturan main konflik bersenjata. Serangan terhadap kelompok rentan seperti ini menggambarkan kegagalan sistemik dalam penerapan rules of engagement dan menghadirkan bayang-bayang impunitas yang telah lama membelenggu narasi keadilan di Papua. Konflik Papua telah menyaksikan banyak laporan investigasi yang mandek hanya pada tataran rekomendasi, tanpa tindak lanjut penegakan hukum yang konkret. Jika 'lampu hijau' ini tidak diikuti dengan jaminan keamanan bagi tim penyidik dan saksi, serta komitmen politik untuk menindaklanjuti temuan secara hukum, maka ia hanya akan menjadi simbolisme kosong yang memperpanjang siklus kekerasan dan pelanggaran HAM.
Aktivis hukum harus mempertanyakan secara kritis: apakah struktur hukum dan politik kita telah memadai untuk menjamin investigasi yang benar-benar independen dalam konteks konflik bersenjata? Apakah komitmen terhadap akuntabilitas cukup kuat untuk menembus tembok impunitas yang selama ini melindungi pelaku pelanggaran? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya relevan untuk kasus ini, melainkan menjadi ujian bagi integritas seluruh sistem hukum Indonesia dalam menghormati martabat manusia dan prinsip-prinsip keadilan universal.
