Maraknya serangan siber terhadap infrastruktur vital nasional dalam setahun terakhir tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga menguji ketangguhan kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi perang hibrida. Dari sudut pandang etika perang, serangan terhadap rumah sakit, sistem keuangan, dan jaringan kelistrikan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, terutama jika dilakukan dalam konteks konflik bersenjata. Namun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ada saat ini dinilai tidak memadai untuk menjerat aktor negara yang melakukan serangan siber lintas batas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berbahaya bagi kedaulatan nasional.
Kerangka Hukum Nasional yang Tertinggal: UU ITE dan Ancaman Perang Siber
Analis keamanan siber dari Lembaga Studi Pertahanan dan Hukum menegaskan bahwa UU ITE gagal mengakomodasi kompleksitas perang siber modern. Beberapa kelemahan mendasar yang perlu segera diperbaiki meliputi:
- Ketidakmampuan menjerat aktor negara: UU ITE lebih berfokus pada kejahatan siber individu atau korporasi, bukan serangan terorganisir oleh negara asing yang menggunakan infrastruktur digital sebagai senjata.
- Ketiadaan definisi operasi siber sebagai permusuhan: Hukum perang modern, melalui Protokol Tambahan Konvensi Jenewa, telah mengakui operasi siber sebagai bentuk permusuhan yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum humaniter. Namun, Indonesia belum mengadopsi norma ini ke dalam peraturan nasional.
- Lemahnya mekanisme akuntabilitas: Tanpa badan khusus yang bertugas menangani insiden siber berdasarkan prinsip transparansi, pelanggaran etika perang sulit diusut, terutama jika menyangkut serangan terhadap rumah sakit atau sistem kelistrikan yang menyebabkan korban sipil.
Dari perspektif etika perang, setiap serangan siber yang menargetkan objek sipil yang dilindungi—seperti fasilitas kesehatan, jaringan listrik, atau sistem keuangan—melanggar prinsip distinction dan proportionality dalam hukum humaniter. Aktivis hukum mendorong revisi UU ITE yang lebih komprehensif, termasuk pembentukan badan khusus yang memiliki kewenangan investigasi dan penuntutan berdasarkan standar internasional.
Implikasi Etis dan Yuridis: Perlindungan Infrastruktur Vital dalam Perang Hibrida
Ketiadaan kepastian hukum dalam menangani perang siber tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga mencederai martabat hukum sebagai panglima tertinggi dalam setiap konflik. Implikasi yuridis yang harus segera diantisipasi meliputi:
- Penyesuaian doktrin pertahanan: Indonesia perlu mengintegrasikan realitas perang siber ke dalam doktrin pertahanan negara, dengan mengacu pada prinsip-prinsip jus in bello yang berlaku dalam konflik bersenjata.
- Kerjasama internasional untuk tata kelola siber global: Tanpa norma yang disepakati, negara-negara akan rentan terhadap manipulasi digital yang sulit dilacak. Indonesia harus aktif dalam forum multilateral untuk membangun kesepakatan tentang batasan etis dalam operasi siber.
- Perlindungan terhadap infrastruktur vital: Serangan terhadap rumah sakit, sistem keuangan, dan jaringan kelistrikan harus dikategorikan sebagai pelanggaran berat hukum humaniter, setara dengan serangan fisik terhadap objek sipil yang dilindungi. Kegagalan memberikan sanksi tegas akan mendorong impunitas bagi pelaku.
“Kita tidak boleh lengah; perang siber sama mematikannya dengan perang fisik jika mengenai sasaran vital,” ujar pengamat pertahanan dari Universitas Pertahanan. Pernyataan ini menegaskan bahwa tanpa instrumen hukum yang memadai, kedaulatan nasional akan terus dipertaruhkan di ruang digital yang tidak berbatas.
Pertanyaan etis yang menggugah aktivis hukum untuk mengambil sikap: Apakah bangsa ini rela menyerahkan martabat hukumnya pada ketidakpastian norma, sementara serangan siber terus menggerogoti infrastruktur vital yang menjadi denyut nadi kehidupan rakyat? Sudah saatnya Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam tata kelola siber global, tetapi juga menjadi pelopor yang menegakkan prinsip etika perang di ranah digital.
