Doktrin 'perang asimetris' yang semakin sering diangkat dalam narasi penanganan kelompok bersenjata di Indonesia bukan hanya sebuah strategi militer, namun sebuah pernyataan politik yang secara fundamental mengubah karakter negara hukum. Mengklasifikasikan konflik internal sebagai 'perang' menciptakan ruang hukum yang berbeda — dan sering kali lebih permisif terhadap kekerasan — daripada kerangka penegakan hukum domestik yang diikat oleh KUHAP dan prinsip hak asasi manusia. Pengaburan garis antara operasi militer konvensional dan penindakan kejahatan bersenjata ini merupakan titik awal dari degradasi martabat hukum yang harus dikritisi secara tajam.
Doktrin Asimetris: Pelanggaran Prinsip 'Distinction' dan Risiko Erosi Proteksi Sipil
Inti kritik terhadap penerapan doktrin perang asimetris dalam konflik non-internasional terletak pada pelanggaran prinsip distinction, salah satu pilarnya hukum humaniter internasional. Dalam konteks hukum perang yang sah, prinsip ini memisahkan secara tegas kombatan (yang boleh menjadi target) dan warga sipil (yang harus dilindungi). Namun, ketika doktrin ini diterapkan dalam operasi domestik terhadap kelompok bersenjata yang tidak memenuhi kriteria kombatan dalam Konvensi Geneva, garis itu menjadi kabur. Negara, dengan mengangkat status konflik ke level 'perang', secara tidak langsung memperluas kategori 'target sah' dan mengurangi beban tanggung jawab untuk membedakan secara hati-hati.
- Prinsip Distinction (Hukum Humaniter): Membatasi penggunaan kekuatan hanya terhadap personil militer dan objek militer.
- Konteks Penegakan Hukum Domestik (KUHAP/HAM): Penggunaan kekuatan harus proporsional, ditujukan untuk penangkapan, dan menghormati hak hidup serta proses hukum.
- Doktrin Asimetris: Mengaburkan kedua kerangka ini, mengancam proteksi sipil dengan logika 'tempat operasi adalah zona tempur'.
Implikasi etisnya langsung dan berat: legitimasi untuk menggunakan metode dan alat tempur ekstrem, seperti persenjataan militer berat dalam wilayah permukiman, menjadi menguat. Proteksi terhadap warga sipil, yang dalam konteks hukum humaniter masih memiliki perlindungan khusus bahkan di zona konflik, justru melemah karena kerangka hukum yang diterapkan adalah kerangka 'operasi militer' yang disederhanakan, bukan kerangka penegakan hukum yang ketat.
Batasan Hukum yang Absen: Ketika Militarisasi Menggantikan Penegakan Hukum
Urgensi untuk merumuskan batasan hukum yang jelas antara domain militer dan domain penegakan hukum bukan lagi kebutuhan akademis, tapi kebutuhan praktis untuk menjaga civility negara. Tanpa batasan ini, doktrin asimetris berubah menjadi pembenaran operasional bagi militarisasi kehidupan sipil. Logika perang — yang dalam konteks internasional diatur oleh Geneva Conventions dan customary international law — tidak memiliki padanan yang tepat dalam konflik domestik melawan kelompok bersenjata. Yang terjadi adalah adaptasi sepihak dari logika itu tanpa menerima secara penuh beban hukum dan etika yang menyertainya.
Konteks Indonesia membutuhkan penyikapan yang lebih prinsipil:
- Operasi militer, jika harus dilakukan dalam situasi yang benar-benar ekstrem, harus secara eksplisit dan transparan tunduk pada prinsip-prinsip hukum humaniter yang relevan untuk konflik non-internasional.
- Penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata, sebagai modus operandi utama, harus secara absolut taat pada KUHAP, hukum hak asasi manusia nasional, dan standar due process.
- Pembiaran terhadap pengaburan kedua domain ini adalah pintu masuk bagi erosi negara hukum, dimana kekuatan militer mengambil fungsi penegak hukum tanpa kendala prosedural dan hak yang sama.
Doktrin ini, tanpa dikelilingi oleh pagar hukum yang kokoh, berisiko menjadi alat untuk normalisasi kekerasan negara dalam menyikapi perlawanan. Pertanyaan akhir bukan hanya pada efektivitas taktis, namun pada konsistensi etis dan legalitasnya: apakah sebuah negara yang berkomitmen pada rule of law dapat mengadopsi logika perang untuk masalah domestik tanpa mengorbankan komitmen itu sendiri? Aktivis hukum harus menempatkan diri bukan hanya sebagai pengamat, namun sebagai penjaga batasan yang memastikan bahwa setiap penggunaan kekuatan negara, bahkan terhadap ancaman bersenjata, tetap berjalan di dalam koridor martabat hukum yang menghormati kehidupan dan hak setiap individu, kombatan atau bukan.
