Eskalasi kekerasan massal di sejumlah daerah Indonesia kembali membuka luka lama: sejauh mana negara taat pada prinsip hukum humaniter internasional dalam menangani konflik internal? Meskipun secara teknis HHI baru berlaku penuh dalam situasi konflik bersenjata non-internasional (Common Article 3 Konvensi Jenewa), prinsip-prinsip dasarnya—seperti pembedaan, proporsionalitas, dan pencegahan penderitaan yang tidak perlu—seharusnya menjadi batu uji moral bagi setiap aparat negara. Ketika peluru tajam diarahkan ke kerumunan warga yang tidak bersenjata, atau ketika penangkapan massal dilakukan tanpa due process, maka yang runtuh bukan hanya nyawa, melainkan juga martabat hukum bangsa ini.
Prinsip HHI sebagai Landasan Etis dalam Konflik Internal
Dalam konflik internal, negara tetap terikat pada norma dasar hukum humaniter internasional yang melarang serangan terhadap warga sipil dan properti sipil. Praktik yang terlihat di lapangan justru sebaliknya:
- Pelanggaran prinsip pembedaan (distinction): aparat gagal membedakan antara kombatan (yang terlibat aktif dalam kekerasan) dan warga sipil yang tidak terlibat. Akibatnya, korban jiwa dari kalangan warga biasa tak terhindarkan.
- Pelanggaran prinsip proporsionalitas: penggunaan peluru tajam terhadap kerumunan massa yang tidak bersenjata jelas tidak proporsional, karena risiko kerusakan berlebihan jauh melebihi keuntungan militer yang diharapkan.
- Abandoment of principle of humanity: penangkapan massal tanpa proses hukum dan pembiaran kekerasan oleh kelompok tertentu mencerminkan pengabaian martabat manusia yang justru merupakan inti dari hukum humaniter internasional.
Praktik semacam ini bukan hanya melanggar norma domestik, tetapi juga mencederai komitmen Indonesia terhadap hukum internasional. Negara yang mengklaim sebagai penganut rule of law tidak boleh terjebak dalam logika 'perang' melawan rakyatnya sendiri, karena itu akan menghancurkan ikatan sosial dan kepercayaan pada institusi hukum.
Implikasi Hukum dan Internasional atas Pengabaian HHI
Konsekuensi dari pengabaian standar HHI dalam konflik internal bersifat multidimensi. Pertama, secara domestik, legitimasi negara di mata rakyatnya luntur. Ketika aparat tidak lagi dianggap sebagai pelindung, melainkan sebagai ancaman, maka tatanan sosial akan rapuh. Kedua, secara internasional, Indonesia berisiko dicap sebagai negara yang tidak menghormati hukum humaniter internasional. Hal ini memicu sanksi diplomatik, pengurangan bantuan luar negeri, atau bahkan penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) jika pelanggaran tergolong kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
Indonesia, sebagai anggota PBB dan peratifikasi berbagai instrumen HHI, memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam prosedur operasi standar penegakan hukum. Pengabaian terhadap kewajiban ini menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika dan praktik, yang pada akhirnya menjadi ujian bagi martabat bangsa sebagai negara hukum yang beradab.
Pertanyaan etis yang menggugah aktivis hukum: Apakah kita rela membiarkan negara terjebak dalam spiral kekerasan yang justru mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi kemerdekaan? Sudah saatnya advokat, akademisi, dan praktisi hukum mendesak pemerintah untuk mengadopsi standar minimum HHI dalam setiap penanganan konflik internal, bukan hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai komitmen etis yang tak tergoyahkan.
