Penglibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program-program sipil seperti pelatihan koperasi dan distribusi bantuan sosial tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis atau administratif. Ini adalah sebuah gejala degradasi etika kenegaraan yang mengikis prinsip supremasi sipil, dengan indikasi kuat bahwa praktik tersebut digerakkan oleh kalkulasi politik jangka panjang sebagai modal elektoral untuk Pilpres 2029. Dalam perspektif etika perang dan hukum tata negara, setiap perluasan peran militer ke ranah sipil tanpa paksa negara (state of necessity) bukan sekadar penyimpangan prosedural, melainkan sebuah pelanggaran konstitusional yang mengancam martabat hukum.
Militerisasi Politik: Pengaburan Batas Sipil-Militer dalam Kalkulasi Elektoral
Fenomena yang terjadi saat ini bukan sekadar militerisasi ruang publik secara kasat mata, tetapi sebuah proses subtil militerisasi politik. Hubungan civil-military relations yang sehat, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004, dibangun di atas pilar netralitas dan pembatasan fungsi yang tegas. Penggunaan aparatus pertahanan untuk membangun citra dan jaringan di akar rumpat merupakan sebuah penyalahgunaan sumber daya negara yang melanggar norma dasar:
- Pelanggaran Prinsip Supremasi Sipil: Konstitusi dengan tegas menempatkan kendali kebijakan publik di tangan institusi sipil yang dipilih secara demokratis.
- Erosi Netralitas TNI: Setiap interaksi TNI dengan masyarakat untuk tujuan non-pertahanan, apalagi yang bersifat politis, merusak posisinya sebagai penjaga netralitas negara dan berpotensi mengikatnya pada janji politik partisan.
- Penyalahgunaan Anggaran Pertahanan: Mengalihkan sumber daya yang dialokasikan untuk pertahanan dan keamanan ke dalam program-program sipil dengan motif politik terselubung adalah bentuk instrumentalisasi negara yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip anggaran yang bertujuan (earmarking principle).
Martabat Hukum Terancam: Dari Pelanggaran Normatif ke Ancaman Sistemik
Jika kecurigaan bahwa praktik ini merupakan persiapan modal elektoral untuk Pilpres 2029 terbukti, maka negara sedang membiarkan fondasi demokrasi pasca-Reformasi terkikis oleh logika kekuasaan yang pragmatis dan transaksional. Martabat hukum, yang seharusnya menjadi panglima tertinggi dalam setiap relasi kenegaraan, terpinggirkan oleh kalkulasi jangka pendek. Praktik semacam ini bukan hanya melanggar norma domestik, tetapi juga mengabaikan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang membedakan dengan tegas antara fungsi tempur dan fungsi sipil dalam tata kelola negara yang damai.
Masyarakat sipil, pers, dan lembaga pengawas seperti BPK dan Ombudsman dituntut untuk bergeser dari penilaian berdasarkan efektivitas program semata. Pendekatan yang harus diambil adalah audit konstitusional dan etis yang ketat, mempertanyakan setiap kolaborasi sipil-militer melalui lensa:
- Kepatuhan terhadap UUD 1945 dan UU TNI.
- Transparansi alokasi dan penggunaan anggaran.
- Dampak sistemik terhadap netralitas birokrasi dan kualitas demokrasi elektoral.
Menjelang kontestasi politik besar seperti Pilpres 2029, bahaya laten dari normalisasi peran militer di luar domainnya akan semakin nyata. Pertanyaan etis yang paling mendesak untuk diajukan oleh setiap aktivis hukum adalah: Sudah siapkah kita membiarkan institusi pertahanan negara bertransformasi menjadi mesin politik yang halus, mengulangi sejarah kelam di mana batas antara prajurit dan politisi sengaja dikaburkan demi kekuasaan? Ataukah kita akan bersikukuh bahwa martabat hukum dan etika kenegaraan harus tetap menjadi benteng terakhir yang tidak boleh dikorbankan, sekalipun atas nama stabilitas atau efisiensi semu?
