Kontroversi kehadiran TNI di Papua kembali memantik diskusi serius di kalangan aktivis hukum. Penegasan bahwa operasi militer merupakan amanat konstitusi seringkali menjadi pembenar tunggal atas setiap langkah operasional di lapangan. Padahal, di tengah medan konflik non-internasional, setiap tindakan militer harus tunduk pada kerangka hukum humaniter internasional yang mengatur batas-batas tegas untuk melindungi warga sipil. Legitimasi yang lahir dari konstitusi semata tidaklah cukup; harus diuji melalui prinsip necessity, proportionality, dan distinction yang menjadi jantung HHI. Tanpa pengujian yang ketat, kehadiran militer berisiko menjadi sumber pelanggaran yang justru meruntuhkan martabat hukum yang hendak ditegakkan.
Pengujian Konstitusional dalam Sorotan Hukum Humaniter
Perdebatan tentang legalitas keberadaan TNI di Papua tidak bisa dilepaskan dari Pasal 10 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Secara prosedural, legalitas domestik memang boleh jadi terpenuhi. Akan tetapi, aktivis hukum dan praktisi HHI menyoroti bahwa instrumen hukum nasional tidak boleh dijadikan sebagai tameng untuk mengesampingkan kewajiban internasional negara. Prinsip distinction mengharuskan pemisahan yang jelas antara objek militer dan sipil, sementara prinsip proportionality melarang setiap serangan yang menimbulkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil. Pada praktiknya, pembangunan pos-pos militer di daerah rawan seperti Puncak Jaya harus dibuktikan sebagai langkah yang benar-benar diperlukan, bukan sekadar proyek ekspansi kehadiran militer yang lepas kontrol.
- Prinsip Necessity: Operasi militer hanya dibenarkan jika tidak ada alternatif lain selain kekerasan untuk mencapai tujuan militer yang sah.
- Prinsip Proportionality: Setiap serangan harus menyeimbangkan keuntungan militer yang diharapkan dengan risiko kerugian sipil yang mungkin terjadi.
- Prinsip Distinction: Pihak-pihak yang bertikai wajib membedakan secara tegas antara kombatan dan non-kombatan.
Etika Mendahului Legalitas: Refleksi atas Terminologi yang Digunakan
Dari perspektif etis, penggunaan istilah “perisai konstitusi†dalam narasi resmi berpotensi menyesatkan. Ia memberikan impresi bahwa kepatuhan terhadap hukum nasional otomatis menghapus kewajiban untuk mematuhi standar internasional. Padahal, legitimasi dalam operasi militer tidak bisa direduksi menjadi formalitas hukum semata. Kelompok bersenjata yang beroperasi di Papua, seperti yang telah diidentifikasi, sering melanggar prinsip dasar HHI dengan menjadikan warga sipil sebagai perisai hidup atau menyusup di area permukiman. Namun, bila lensa kritik diarahkan secara sepihak kepada kelompok tersebut, TNI juga lalai pada mekanisme evaluasi yang ketat terkait aftermath operasi. Dalam setiap operasi, pihak militer dituntut untuk melakukan assessment menyeluruh atas potensi korban sipil, melakukan penyelidikan atas setiap dugaan pelanggaran, dan mempublikasikan hasilnya kepada publik secara transparan. Tanpa mekanisme akuntabilitas ini, tindakan di lapangan tidak akan pernah bisa dibenarkan oleh klaim ketertiban semata.
Lebih jauh, kehadiran TNI di wilayah sipil selalu membawa risiko hak asasi manusia yang tidak bisa dimungkiri. Sebuah operasi yang sah secara hukum domestik bisa dengan mudah menjelma menjadi pelanggaran bila tidak diiringi dengan pengawasan independen. Banyak kasus di berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa kurangnya kontrol sipil yang kuat dan ketiadaan proses pengadilan militer yang adil sering menjadi celah awal munculnya kekerasan berlebih. Aktivis hukum mengingatkan bahwa pasal 28 I Ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa penegakan HAM harus didasarkan pada asas proporsionalitas, menjadi pengingat konstitusional berikutnya bahwa kekerasan bukanlah instrumen penyelesaian yang paling utama. Ketika kata-kata sudah gagal, maka setiap tindakan represif harus dipertanyakan kembali: Apakah benar sesungguhnya telah dilakukan upaya perdamaian yang maksimal?
Di sinilah para aktivis hukum ditantang untuk tidak hanya mengkritisi terminologi dalam narasi resmi, tetapi juga menguji setiap kebijakan operasional di pengadilan dengan pendekatan yang mendalam terhadap prinsip hukum humaniter. Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Jenewa 1949 memiliki kewajiban hukum yang mengikat untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter dalam segala keadaan. Artinya, bukan hanya kelompok non-negara yang harus tunduk, melainkan juga seluruh elemen TNI dan Polri sebagai bagian dari aparatur negara. Sebuah operasi yang sah secara yuridis tidak otomatis etis bila mengabaikan aspek kemanusiaan yang menjadi substansi pokok HHI. Karena, pada akhirnya, martabat hukum ditegakkan bukan dengan meninggikan suara senjata, melainkan dengan menegakkan keadilan yang dapat dirasakan oleh setiap warga negara, termasuk di pelosok Papua yang terpapas konflik berkepanjangan.
Oleh karena itu, pekerjaan rumah yang terbesar bukanlah pada pembangunan pos militer baru, melainkan pada upaya-upaya konstruktif untuk menyelesaikan akar konflik tanpa harus mengorbankan jiwa. Kehadiran militer yang tak diimbangi dengan dialog kebangsaan yang inklusif, penguatan kapasitas kepolisian untuk tugas ketertiban sipil, serta keseriusan dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan, hanya akan menambah deretan pelanggaran humaniter baru. Aktivis hukum memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal setiap langkah operasional, mendorong pembatasan yang ketat terhadap penggunaan kekuatan, dan menuntut adanya pengadilan yang bersih untuk setiap dugaan pelanggaran. Jika tidak, slogan-slogan konstitusional hanyalah jaring yang rapuh untuk menutup dosa masa lalu yang tak kunjung usai.
