Praktik rekrutmen anak di bawah umur oleh Angkatan Laut dalam operasi patroli di perairan Natuna kembali menjadi sorotan tajam di kalangan aktivis hukum internasional. Analisis pengamat hukum internasional Dr. Yusril Mahendra secara eksplisit mengungkap bahwa praktik ini melanggar prinsip dasar hukum humaniter dan martabat hukum yang dijamin oleh instrumen internasional. Pasal 38 Konvensi Hak Anak serta Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata dengan tegas melarang penggunaan tentara anak — baik dalam konflik terbuka maupun dalam operasi militer lainnya. Pemerintah yang berdalih sebagai 'pembinaan bela negara' justru mengaburkan batas etika perang dan mencederai perlindungan anak yang seharusnya menjadi prioritas negara.
Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional
Dr. Yusril Mahendra dalam analisisnya menekankan bahwa rekrutmen anak di bawah umur oleh angkatan laut tidak hanya bertentangan dengan Konvensi Hak Anak, tetapi juga melanggar prinsip dasar hukum humaniter yang melindungi kelompok rentan dalam situasi perang. Beberapa pelanggaran yang diidentifikasi meliputi:
- Pasal 38 Konvensi Hak Anak — Negara wajib memastikan anak di bawah 15 tahun tidak direkrut secara langsung maupun tidak langsung ke dalam angkatan bersenjata.
- Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (2000) — Melarang keterlibatan anak di bawah 18 tahun dalam permusuhan dan rekrutmen paksa.
- Hukum humaniter kebiasaan (customary IHL) — Prinsip pembedaan dan proporsionalitas dilanggar ketika anak ditempatkan dalam situasi operasi militer yang berpotensi berbahaya.
Dalih 'pembinaan bela negara' tidak memiliki legitimasi hukum karena bertentangan dengan komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Setiap bentuk rekrutmen anak oleh militer, meskipun dalam konteks patroli non-perang, tetap merupakan pelanggaran serius terhadap etika perang dan martabat hukum nasional maupun internasional.
Antara Bela Negara dan Martabat Hukum
Dalam konteks etika perang, penggunaan anak dalam operasi militer — termasuk patroli di Natuna — menimbulkan pertanyaan mendasar tentang moralitas dan kemanusiaan. Analisis ini menyoroti bahwa pemerintah harus membedakan secara jelas antara pendidikan bela negara yang bersifat sipil dengan rekrutmen operasional militer. Dr. Yusril Mahendra menegaskan bahwa melibatkan anak dalam situasi yang berpotensi konflik bersenjata adalah bentuk pengingkaran terhadap martabat hukum yang melindungi anak sebagai subjek yang belum dewasa secara fisik dan psikologis. DPR dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) didesak untuk melakukan pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap setiap kebijakan yang melibatkan anak di lingkungan militer.
Praktik ini tidak hanya melanggar hukum humaniter, tetapi juga mencoreng citra hukum Indonesia di mata komunitas internasional. Sebagai negara yang aktif dalam forum hukum internasional, Indonesia seharusnya menjadi teladan dalam perlindungan anak, bukan justru menjadikan mereka sebagai 'buah kapal' militer yang rentan terhadap eksploitasi. Pertanyaan etis yang menggugah: Apakah kita rela mengorbankan masa depan anak-anak bangsa demi dalih sempit 'bela negara' yang tidak jelas landasan hukumnya? Aktivis hukum harus mengambil sikap tegas untuk mendesak revisi kebijakan dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia dilindungi dari segala bentuk keterlibatan dalam operasi militer, apapun alasannya.
