Meningkatnya gelombang serangan siber terhadap infrastruktur kritis nasional dalam setahun terakhir bukan lagi sekadar persoalan teknis keamanan data, melainkan sebuah pelanggaran etis dan hukum yang mendasar. Tanpa adanya kerangka regulasi yang jelas, operasi di ranah digital Indonesia berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip dasar etika perang dan martabat hukum, terutama dalam hal pembedaan antara target militer dan sipil, proporsionalitas, serta larangan menimbulkan penderitaan yang tak perlu. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi rentan, baik dari segi perlindungan hak asasi warga negara maupun kredibilitasnya di mata komunitas internasional sebagai negara yang menghormati rule of law di era digital.
Ketiadaan Regulasi: Ancaman terhadap Prinsip Pembedaan dan Proporsionalitas
Dr. Rini Setiawati, analis hukum internasional dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia belum memiliki panduan hukum yang memadai untuk mengatur operasi siber ofensif dan defensif. Ketiadaan ini menciptakan celah besar bagi pelanggaran prinsip-prinsip inti dalam hukum humaniter internasional. Misalnya, tanpa regulasi yang tegas, serangan siber dapat secara tidak sah menyasar infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sistem perbankan, yang seharusnya dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa. Prinsip proporsionalitas pun terancam ketika serangan siber dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sipil, sementara prinsip larangan penderitaan tak perlu sering diabaikan dalam praktik penyadapan massal dan serangan yang melumpuhkan layanan publik. Potensi pelanggaran hak asasi manusia di dunia maya menjadi sangat besar, mengingat tidak ada batasan etis yang jelas dalam operasi-operasi tersebut.
Menuju Doktrin Perang Siber: Integrasi Hukum Humaniter Internasional dan Nilai Martabat Hukum
Dalam konteks keamanan nasional, langkah mendesak yang harus diambil adalah merumuskan doktrin perang siber yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan nilai-nilai martabat hukum. Doktrin ini harus mencakup beberapa elemen penting, yang dapat dirinci sebagai berikut:
- Prinsip Pembedaan: Memastikan bahwa setiap operasi siber membedakan secara jelas antara target militer dan sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa.
- Prinsip Proporsionalitas: Serangan siber hanya boleh dilakukan jika dampak militer yang diharapkan sebanding dengan kerusakan yang mungkin ditimbulkan terhadap warga sipil, sesuai dengan Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I.
- Larangan Serangan yang Menimbulkan Penderitaan Tak Perlu: Melarang penggunaan metode siber yang menyebabkan kerusakan luas dan berkepanjangan pada infrastruktur sipil, seperti rumah sakit atau sistem air bersih.
- Akuntabilitas dan Transparansi: Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas bagi setiap operasi siber yang dilakukan oleh negara, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Dengan doktrin yang jelas, Indonesia tidak hanya melindungi warga negara dari serangan siber yang tidak etis, tetapi juga menjaga posisinya sebagai negara yang menghormati supremasi hukum di era digital. Tanpa regulasi ini, setiap operasi siber berpotensi menjadi alat represi yang melanggar martabat hukum dan mengikis kepercayaan publik.
Analisis Kritis: Ketiadaan regulasi perang siber di Indonesia bukanlah sekadar celah teknis, melainkan sebuah krisis etis yang menuntut respons segera dari para aktivis hukum dan pembuat kebijakan. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: Apakah kita rela membiarkan hak asasi warga negara diabaikan di ranah digital, atau kita akan mengambil sikap tegas untuk menegakkan martabat hukum di tengah gejolak teknologi? Aktivis hukum memiliki peran vital dalam mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kerangka hukum yang tidak hanya melindungi keamanan nasional, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika perang dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
