Eskalasi kekerasan bersenjata di Papua yang kian sporadis dan meluas telah menempatkan Prinsip Pembedaan (distinction) antara kombatan dan warga sipil pada ujian paling berat dalam sejarah konflik domestik Indonesia. Dalam lanskap perang asimetris, di mana kelompok bersenjata kerap menyatu dengan masyarakat tanpa seragam atau identifikasi yang jelas, beban identifikasi jatuh sepenuhnya kepada pasukan negara. Namun, kesulitan operasional ini tidak serta-merta menghapus kewajiban hukum mutlak sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Setiap tembakan yang menewaskan warga Papua harus diuji apakah telah memenuhi standar Prinsip Pembedaan—atau justru menjadi bukti pengabaian sistematis terhadap martabat hukum.
Beban Identifikasi di Medan Perang Asimetris: Antara Kesulitan Operasional dan Kewajiban Hukum Absolut
Dalam hukum humaniter internasional, Prinsip Pembedaan bukanlah norma yang bisa ditawar. Pasal 48 Protokol Tambahan I mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk membedakan secara jelas antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan sasaran militer. Namun, realitas di Papua memperlihatkan kerumitan yang ekstrem:
- Ketidakjelasan status kombatan: Kelompok bersenjata di Papua sering tidak mengenakan seragam, atribut, atau tanda pengenal yang konsisten, sehingga identifikasi di lapangan sangat bergantung pada intelijen yang rentan bias dan kesalahan.
- Kewajiban feasible precautions: Pasal 57 Protokol Tambahan I mewajibkan pengambil keputusan militer untuk mengambil semua langkah pencegahan yang praktis dalam pemilihan sasaran dan metode serangan. Kegagalan melakukan verifikasi yang memadai sebelum menembak adalah pelanggaran serius.
- Tanggung jawab ganda: Beban identifikasi tidak hanya berada di sisi aparat. Kelompok bersenjata yang sengaja beroperasi di tengah permukiman padat penduduk melanggar larangan untuk menggunakan tameng manusia (Pasal 51 ayat 7). Namun, pelanggaran satu pihak tidak membenarkan pelanggaran oleh pihak lain.
Akuntabilitas yang Tergerus: dari Pelaporan Kabur hingga Impunitas
Praktik pelaporan yang sering kali hanya menyebut 'tertembak' atau 'terlibat baku tembak' tanpa klarifikasi status hukum korban merupakan bentuk pengabaian terhadap akuntabilitas publik dan prinsip transparansi. Setiap insiden yang mengakibatkan korban sipil harus memicu investigasi internal yang serius—bukan sekadar formalitas administratif. Ketika aparat keamanan tidak secara eksplisit membedakan apakah yang ditambak adalah kombatan yang secara aktif terlibat permusuhan atau warga sipil yang kebetulan berada di lokasi, maka telah terjadi penghapusan garis hukum yang fundamental. Ketiadaan mekanisme investigasi yang independen dan kredibel menciptakan ruang gelap di mana impunitas dapat tumbuh, baik bagi oknum aparat yang ceroboh maupun bagi kelompok bersenjata yang sengaja membahayakan sipil. Ini bukan sekadar masalah teknis pelaporan, melainkan kegagalan struktural dalam menjamin hak korban atas keadilan dan kebenaran.
Solusi jangka panjang tidak terletak pada militarisasi yang lebih tinggi, melainkan pada penguatan kapasitas penegakan hukum (law enforcement approach) yang berperspektif HAM dan hukum humaniter. Pelatihan intensif tentang Rules of Engagement (ROE) dan International Humanitarian Law (IHL) untuk semua elemen keamanan di Papua harus menjadi program berkelanjutan, bukan sekadar formalitas. Di sisi lain, negara juga harus memiliki mekanisme yang kredibel dan independen untuk menilai klaim pelanggaran hukum humaniter oleh kelompok bersenjata, sehingga narasi keamanan tidak menjadi satu-satunya kebenaran yang berlaku. Martabat hukum hanya akan tegak jika diterapkan secara konsisten dan adil kepada semua pihak—tanpa pandang bulu terhadap seragam mana yang dikenakan.
Pada akhirnya, Prinsip Pembedaan bukanlah sekadar doktrin militer, melainkan pilar peradaban yang membedakan negara hukum dari negara preman. Jika di Papua prinsip ini terus tergerus oleh dalih perang asimetris, maka kita harus bertanya: apakah negara masih memegang teguh martabat hukum sebagai fondasi tertinggi, atau justru sedang menabur benih impunitas yang suatu hari akan menuai tragedi kemanusiaan yang lebih besar? Aktivis hukum memiliki tanggung jawab moral untuk terus mendesak dibukanya ruang investigasi independen dan mendorong pengadopsian standar IHL dalam setiap operasi keamanan di Papua, karena tanpa akuntabilitas, hukum hanyalah topeng kejam yang menutupi kekerasan.
