Rentetan kekerasan di Papua—penyanderaan perempuan di Mimika dan eksekusi warga sipil di Jayawijaya—bukan sekadar berita kriminal, melainkan ujian serius bagi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Setiap tindakan kekerasan yang menargetkan warga sipil mengindikasikan pengikisan batas etika perang yang seharusnya melindungi mereka yang tidak terlibat konflik. Logika balas dendam yang menggerakkan pihak-pihak bersenjata, termasuk aparat negara, secara eksplisit melanggar prinsip pembedaan (distinction) yang merupakan fondasi hukum perang.
Pelanggaran Prinsip Pembedaan dan Proporsionalitas dalam Konflik Papua
Hukum humaniter, terutama melalui Pasal 48 dan 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, melarang setiap serangan yang tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil. Namun, di Papua, klaim sepihak bahwa korban adalah 'agen intelijen' atau bagian dari kelompok bersenjata sering dijadikan pembenaran untuk pembunuhan. Praktik ini merupakan distorsi berbahaya terhadap doktrin militer dan etika perang. Berikut adalah norma-norma yang dilanggar:
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Warga sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan langsung. Tindakan eksekusi di Jayawijaya jelas menabrak prinsip ini.
- Prinsip Proporsionalitas: Setiap serangan harus proporsional dan tidak boleh menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer. Eskalasi kekerasan yang tidak terkendali mengabaikan kalkulasi ini.
- Prinsip Kemanusiaan (Humanity): Hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan perlakuan bermartabat harus dijamin, termasuk bagi mereka yang ditangkap atau dituduh sebagai kombatan.
Pembenaran dengan label 'intelijen' adalah bentuk legalisasi semu yang melemahkan supremasi hukum dan etika perang. Tanpa penyelidikan independen, setiap kematian warga sipil berpotensi menjadi pelanggaran HAM berat.
Kewajiban Negara di Bawah Hukum Humaniter Internasional
Sebagai negara pihak dalam Konvensi Jenewa dan pemegang kedaulatan atas Papua, Indonesia memikul tanggung jawab utama untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter. Namun, pendekatan keamanan (security approach) yang dominan justru sering mengaburkan kewajiban negara untuk melindungi warga sipil. Perlindungan bukan sekadar penempatan pos militer, melainkan penciptaan lingkungan di mana hak-hak dasar—hak hidup, akses keadilan, dan kebebasan dari penyiksaan—benar-benar dijamin. Berikut adalah kewajiban konkret yang harus dipenuhi:
- Penyelidikan dan Penuntutan: Setiap dugaan pelanggaran hukum humaniter harus diselidiki secara independen, dan pelaku—dari pihak mana pun—harus diadili.
- Dialog Inklusif: Eskalasi konflik menunjukkan bahwa 'Papua Road Map' yang menyerukan dialog inklusif harus segera diaktifkan, bukan sekadar dokumen.
- Penghentian Kekerasan: Semua pihak harus menghentikan serangan terhadap warga sipil dan mengambil langkah deeskalasi yang konkret.
Hukum humaniter bukanlah penghalang kedaulatan, melainkan kerangka untuk menjalankan kedaulatan secara bermartabat. Tanpa komitmen pada penyelesaian politik, siklus kekerasan dan pelanggaran HAM akan terus berulang, mengubur peluang perdamaian di Papua.
Bagi para aktivis hukum, pertanyaan etis yang harus direnungkan: Apakah kita akan terus menjadi penonton ketika prinsip-prinsip kemanusiaan terkoyak oleh logika balas dendam? Atau akankah kita mendesak negara dan kelompok bersenjata untuk bertanggung jawab di hadapan hukum dan nurani? Eskalasi ini adalah panggilan untuk tidak hanya mengkritik, tetapi juga membangun gerakan yang memperjuangkan martabat hukum di Papua.
