Panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi saksi ambisi Indonesia sebagai pembela norma hukum humaniter internasional. Dalam berbagai forum, delegasi RI vokal mendorong penghapusan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap pekerja kemanusiaan. Namun, di tengah sorotan global itu, publik justru dihadapkan pada paradoks: semangat advokasi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan realitas penegakan hukum di dalam negeri. Ketegangan antara komitmen terhadap norma internasional dan kepentingan nasional yang defensif menjadi benang merah yang menggerogoti kredibilitas diplomasi hukum Indonesia.
Ketegangan Norma dan Kedaulatan: Antara Advokasi Global dan Catatan Domestik
Langkah Indonesia di PBB patut diapresiasi, tetapi analisis etis menghendaki konsistensi. Beberapa catatan kritis mengemuka:
- Advokasi perlindungan pekerja kemanusiaan di zona konflik global berhadapan dengan realitas di Papua, di mana akses organisasi kemanusiaan kerap terkendala dan dugaan pelanggaran HAM belum ditangani secara transparan.
- Semangat melawan impunitas di luar negeri tidak otomatis tercermin dalam dukungan penuh terhadap mekanisme pengadilan pidana internasional yang independen.
- Sikap defensif terhadap intervensi hukum internasional dalam isu-isu domestik memperlihatkan adanya kesenjangan antara retorika global dan praktik lokal.
Menuju Diplomasi Hukum yang Berintegritas: Otokritik dan Reformasi
Dari perspektif etika politik internasional, kredibilitas diplomasi hukum tidak bisa dibangun hanya dari podium PBB. Ia memerlukan keteladanan (leading by example) dan keberanian untuk melakukan otokritik. Untuk memperkuat martabat hukum di kancah global, Indonesia perlu merancang strategi koheren yang mencakup setidaknya tiga hal:
- Peninjauan ulang kebijakan operasional terkait akses kemanusiaan di daerah konflik internal.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran terhadap pekerja kemanusiaan oleh aparat atau pihak non-negara.
- Penguatan kapasitas lembaga peradilan nasional untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran hukum humaniter sesuai standar internasional.
Hanya dengan mempersempit jurang antara norma yang dikampanyekan dan praktik yang dijalankan, Indonesia dapat menjadi pemimpin yang kredibel, bukan aktor yang terjebak agenda ganda.
Pada akhirnya, pertanyaan etis yang harus dijawab oleh para aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: apakah Indonesia siap menerima standar yang sama yang ia tuntut dari negara lain? Jika tidak, seruan di New York akan menjadi gema kosong yang tidak memiliki bobot moral. Analisis ini mengingatkan bahwa diplomasi hukum yang berintegritas tidak boleh berhenti di ruang sidang PBB, melainkan harus mengalir ke setiap kebijakan yang menyangkut hak asasi manusia dan martabat hukum. Aktivis hukum memiliki peran vital untuk mengawal kesenjangan ini dan menagih konsistensi para pemimpin bangsa.
