Klaim sepihak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyebutkan korban penembakan sebagai 'agen intelijen' bukan sekadar taktik propaganda, melainkan pelanggaran serius terhadap etika perang dan hukum humaniter internasional. Analis keamanan dari Universitas Indonesia menegaskan bahwa pelabelan tanpa bukti yang terverifikasi secara independen merupakan upaya untuk membenarkan eksekusi di luar hukum dan mengaburkan status sipil korban — sebuah praktik yang secara fundamental meruntuhkan prinsip perlindungan dalam konflik bersenjata.
Pelabelan Sepihak: Pelanggaran Prinsip Diferensiasi dalam Hukum Humaniter
Dalam kerangka hukum perang, status seseorang sebagai kombatan atau sipil harus ditentukan berdasarkan fakta objektif pada saat kejadian, bukan dugaan atau asumsi dari pihak yang bertikai. Penggunaan label 'intelijen' secara serampangan oleh TPNPB-OPM berpotensi menjadikan setiap warga sipil sebagai target yang sah — konsekuensi yang mengerikan dan melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional. Beberapa norma yang dilanggar dalam praktik ini meliputi:
- Pasal 50 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977: Menegaskan bahwa seseorang dianggap sipil jika tidak termasuk dalam kategori kombatan; keraguan harus diselesaikan demi status sipil.
- Prinsip Diferensiasi: Kewajiban mutlak untuk membedakan antara kombatan dan sipil setiap saat, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I.
- Larangan Eksekusi di Luar Hukum: Setiap pembunuhan tanpa proses hukum yang adil melanggar Pasal 3 Umum Konvensi Jenewa dan hukum kebiasaan internasional.
Praktik pelabelan sepihak ini, tanpa mekanisme verifikasi independen, juga membuka celah bagi pelanggaran sistematis hak asasi manusia. Klaim sepihak semacam itu tidak hanya dilakukan oleh kelompok bersenjata, tetapi juga berpotensi direproduksi oleh aparat negara terhadap warga yang diduga mendukung separatis — sebuah lingkaran setan yang mengancam martabat hukum di Papua.
Tanggung Jawab Negara: Hindari Stigma yang Memperluas Kekerasan
Analis juga memperingatkan bahwa negara harus sangat berhati-hati dalam menggunakan terminologi serupa terhadap warga sipil. Pelabelan yang gegabah — seperti menyebut aktivis, mahasiswa, atau tokoh masyarakat sebagai 'simpatisan' atau 'jaringan intelijen' OPM — dapat memicu siklus balas dendam dan memperluas lingkaran kekerasan. Dampaknya tidak hanya merusak legitimasi hukum, tetapi juga menyulitkan upaya penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat di masa depan.
Analisis ini menegaskan bahwa klaim intelijen tanpa dasar hukum yang kuat bukanlah alat untuk menegakkan keadilan, melainkan instrumen yang meruntuhkan etika perang dan prinsip kemanusiaan. Setiap korban sipil berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, terlepas dari dugaan atau afiliasi politiknya. Jika kita membiarkan praktik pelabelan sepihak ini berlangsung tanpa perlawanan etis, maka martabat hukum dan perlindungan terhadap warga sipil akan menjadi sekadar ilusi.
Sebagai aktivis hukum, kita mesti bertanya: apakah kita akan diam ketika norma dasar hukum humaniter diinjak-injak oleh dalih intelijen? Ataukah kita akan mendorong mekanisme verifikasi independen yang menghormati asas praduga tak bersalah dan prinsip diferensiasi? Pertanyaan etis ini harus dijawab dengan tindakan nyata — bukan sekadar retorika — agar konflik di Papua tidak terus jatuh ke dalam jurang kekerasan yang tak berkesudahan.
