Langkah Amnesty International Indonesia mendesak Komnas HAM untuk menginisiasi penyelidikan projustisia terhadap peristiwa 27 Juli 1996 bukan sekadar pengulangan retorika. Ini adalah intervensi berbasis prosedur hukum yang menguji celah antara mandat konstitusional dan kemauan politik negara. Di jantung desakan ini, teguran keras bahwa impunitas telah menjadi kebijakan melalui pembiaran kasus, mengutuk korban pada kuburan keadilan yang tak bernisan. Setiap penundaan penyelidikan bukan lagi soal administratif, melainkan bentuk pelanggaran etis negara terhadap korban dan konstitusi yang menjamin hak atas proses hukum yang adil.
Projustisia: Mandat Hukum versus Ketiadaan Kemauan Politik
Fungsi penyelidikan projustisia oleh Komnas HAM adalah instrumen krusial dalam arsitektur hukum HAM Indonesia. Mekanisme ini dirancang sebagai pintu awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa, seperti Kudatuli, memenuhi unsur pelanggaran HAM berat yang harus dilanjutkan ke Jaksa Agung. Namun, kekosongan kemauan politik mengubah mandat hukum ini menjadi simbol ketidakberdayaan. Amnesty International dengan tegas menyoroti bahwa:
- Membiarkan kasus 'mengambang' adalah pelanggengan impunitas yang disengaja.
- Potensi 'fakta baru', seperti temuan lokasi kuburan korban, harus menjadi katalisator hukum, bukan sekadar arsip.
- Kegagalan negara mengusut tuntas merupakan pengkhianatan terhadap mandat UUD 1945 dan kewajiban internasional di bawah hukum HAM.
Dari perspektif etika bernegara, penolakan untuk mengaktifkan prosedur projustisia tanpa dasar hukum yang kuat bukanlah kelalaian, melainkan kesengajaan untuk mengubur keadilan. Ini memperkuat tesis bahwa impunitas bukanlah kecelakaan sejarah, melainkan kebijakan yang dipelihara.
Ujian Integritas Komnas HAM dalam Melawan Arus Impunitas
Komnas HAM kini berada di persimpangan: menjadi penggerak keadilan transisi atau sekadar produsen rekomendasi tanpa taring eksekusi. Desakan Amnesty ini adalah ujian nyata bagi independensi dan integritas lembaga tersebut. Dalam konteks Kudatuli dan banyak kasus HAM masa lalu lainnya, pola yang terjadi sering kali adalah:
- Penyelidikan mandek di tingkat lembaga negara tanpa alasan hukum yang transparan.
- Rekomendasi dibiarkan menganggur, memperkuat siklus impunitas.
- Korban dan keluarga terus menerus dihadapkan pada jalan buntu prosedural.
Ketika lembaga yang diberi mandat konstitusional untuk memajukan dan melindungi HAM memilih diam atau lamban, ia secara tidak langsung menjadi bagian dari mesin impunitas. Pertanyaan hukum berubah menjadi pertanyaan moral: apakah Komnas HAM akan memenuhi panggilan untuk bertindak sebagai penjaga konstitusi, atau membiarkan diri terjebak dalam politik hukum yang membekukan keadilan?
Dimensi etis dari kegagalan menuntaskan kasus Kudatuli melampaui sekadar pelanggaran prosedur. Ini adalah pengingkaran terhadap prinsip dasar negara hukum: bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas keadilan tanpa diskriminasi. Membiarkan pelaku, terutama jika berada dalam lingkaran kekuasaan, bebas dari pertanggungjawaban adalah sinyal bahwa hukum dapat dibengkokkan untuk melayani kepentingan politik. Di sinilah narasi impunitas bukan hanya merusak masa lalu, tetapi juga meracuni masa depan penegakan HAM di Indonesia.
Lantas, sampai kapan aktivis hukum dan masyarakat sipil harus menerima bahwa akses terhadap keadilan untuk korban pelanggaran HAM berat terhalang oleh tembok impunitas yang dibangun negara? Apakah bangsa ini akan terus membiarkan martabat hukum terkubur bersama fakta-fakta yang sengaja diabaikan?
