Dalam sebuah wawancara eksklusif yang mengungkap lapisan penting dari keterlibatan Indonesia dalam rezim hukum internasional, seorang hakim ad hoc International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) memberikan kritik tajam terhadap praktik penegakan hukum humaniter di tanah air. Refleksi ini bukan sekadar sorotan akademis, melainkan sebuah audit etis yang menempatkan martabat hukum Indonesia di bawah kaca pembesar komunitas internasional. Hakim tersebut secara tegas menggarisbawahi kesenjangan antara ratifikasi konvensi-konvensi hukum humaniter dengan implementasi operasionalnya dalam doktrin militer dan keamanan nasional—sebuah jarak yang berpotensi menganga menjadi jurang pelanggaran serius.
Ketimpangan Komitmen: Ratifikasi versus Implementasi dalam Doktrin Militer
Hakim ad hoc ICTY dalam wawancara eksklusif itu menekankan bahwa komitmen negara terhadap hukum humaniter diukur bukan dari pengumpulan instrumen ratifikasi, melainkan dari kesungguhannya menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik. Ia menilai pendidikan hukum humaniter bagi personel militer dan pembuat kebijakan di Indonesia masih bersifat marginal dan ad-hoc. Kondisi ini menciptakan kerentanan struktural: ketika konflik atau operasi keamanan berlangsung, pelanggaran dapat terjadi bukan karena kesengajaan kriminal semata, tetapi akibat ketidaktahuan dan pengabaian sistematis terhadap norma internasional. Negara yang mengklaim memegang teguh martabat hukum seharusnya menerjemahkan komitmennya ke dalam sistem yang konkret, seperti:
- Kurikulum Wajib: Mengintegrasikan hukum humaniter dan hukum konflik bersenjata secara mendalam dalam pendidikan militer di semua strata.
- SOP Berbasis Hukum: Menyelaraskan aturan engagement dan prosedur operasi standar dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya.
- Akuntabilitas Institusional: Membangun mekanisme pengawasan internal yang independen untuk mencegah dan menindak pelanggaran.
Tanpa langkah-langkah transformatif ini, posisi Indonesia sebagai pihak dari berbagai konvensi internasional terancam menjadi sekadar deklarasi kosong yang mencederai prinsip pacta sunt servanda (perjanjian harus dipatuhi).
Tanggung Jawab Moral dan Hukum: Perlindungan Sipil sebagai Imperatif Etis
Lebih dari sekadar kewajiban yuridis, refleksi hakim ICTY ini mengangkat dimensi tanggung jawab moral negara. Sebagai entitas yang memiliki monopoli atas kekerasan yang sah, negara memikul beban etis yang luar biasa untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak melanggar hak-hak mendasar warga sipil, bahkan dalam situasi konflik sekalipun. Pengabaian terhadap prinsip pembedaan (distinction), proporsionalitas, dan pencegahan penderitaan yang tidak perlu (humanity) dalam operasi militer merupakan kegagalan moral yang serius. Hakim tersebut secara implisit menantang Indonesia untuk memenuhi panggilan etis ini dengan:
- Mengutamakan Perlindungan: Menempatkan keselamatan dan hak penduduk sipil sebagai pertimbangan utama dalam setiap perencanaan operasi militer atau keamanan.
- Transparansi dan Pembelajaran: Melakukan kajian pasca-operasi secara transparan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap hukum humaniter dan mengambil pelajaran.
Dengan demikian, penegakan hukum humaniter tidak lagi dilihat sebagai beban administratif, melainkan sebagai manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi negara hukum.
Panggilan untuk aksi kini ditujukan khususnya kepada para aktivis hukum dan organisasi masyarakat sipil. Mereka harus beralih dari peran pengamat menjadi kekuatan pendorong reformasi. Advokasi harus difokuskan pada institusi pendidikan militer, mendesak agar kurikulum hukum humaniter yang komprehensif, interaktif, dan berbasis studi kasus menjadi bagian integral dari pelatihan. Lebih jauh, aktivis perlu mendorong legislasi yang mengatur secara spesifik pertanggungjawaban komandan dan personel militer atas pelanggaran hukum humaniter, mengisi kekosongan hukum nasional yang sering kali menjadi tameng impunitas.
Refleksi kritis dari seorang hakim dengan pengalaman langsung di ICTY ini akhirnya menggugat kita semua: Apakah Indonesia ingin dikenal sebagai negara yang hanya pandai menandatangani perjanjian internasional, atau sebagai bangsa yang menjadikan prinsip perlindungan dan kemanusiaan sebagai DNA dari setiap tindakan pertahanan dan keamanannya? Ketika pendidikan hukum humaniter masih dipandang sebagai pelengkap dan bukan kebutuhan pokok, bukankah kita secara kolektif sedang membiarkan benih-benih pelanggaran berat masa depan bertumbuh subur? Pertanyaan etis inilah yang harus dijawab bukan hanya oleh pemerintah dan militer, tetapi oleh setiap warga negara yang peduli pada martabat hukum dan kemanusiaan Indonesia di mata dunia.
