Impunitas yang terus berlanjut dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia telah menjadi studi kasus yang nyata tentang degradasi martabat hukum. Konsep 'martabat hukum' yang bersandar pada prinsip keadilan substansial dan kesetaraan di hadapan hukum telah mengalami cedera fatal ketika proses peradilan secara sistematis dijadikan subjek dari intervensi politik dan negosiasi kekuasaan. Ini bukan kegagalan administratif biasa, tetapi pelanggaran mendasar terhadap komitmen normatif negara hukum, terutama dalam konteks keadilan transisional yang bertujuan untuk rekonsiliasi sosial yang sehat.
Pengadilan HAM sebagai Katalis atau Hambatan dalam Keadilan Transisional?
Pengadilan HAM khusus (ad hoc) secara filosofis didesain sebagai instrumen untuk mengembalikan martabat hukum yang tercerabut oleh pelanggaran berat. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering terjebak dalam paradigma prosedural yang mengabaikan dimensi substansial. Proses untuk kasus-kasus seperti Trisakti, Semanggi, atau peristiwa 1965 terlalu sering berakhir pada ketidakpastian atau keputusan yang diredam oleh pertimbangan politik non-yuridis. Akibatnya, keadilan transisional gagal menjadi jalan untuk rekonsiliasi berbasis akuntabilitas, melainkan justru menjadi arena baru bagi impunitas.
- Prinsip dasar hukum internasional, seperti dalam Statuta Roma ICC, menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat (crimes against humanity) harus diselesaikan dengan proses yang independen dan imparsial.
- Implikasi etisnya jelas: setiap intervensi dalam Pengadilan HAM tidak hanya melanggar prinsip 'due process', tetapi juga merupakan pelanggaran etika negara yang berkewajiban melindungi hak-hak dasar manusia.
- Pesan yang disampaikan kepada korban dan masyarakat adalah bahwa martabat hukum dapat dikompromikan, sehingga rekonsiliasi menjadi retorika tanpa fondasi keadilan.
Mengukur Martabat Hukum dari Standar Etika Perang dan Norma Internasional
Analisis kritis atas kegagalan ini harus beranjak dari norma hukum internasional dan etika konflik. Pelanggaran HAM berat, dalam banyak konteks, memiliki karakter yang mirip dengan pelanggaran etika perang—yaitu penggunaan kekuasaan untuk meniadakan hak dan kehidupan manusia secara sistematis. Penyelesaiannya pun harus mengacu pada standar yang tinggi.
- Konvensi-konvensi seperti Geneva Conventions dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional menekankan akuntabilitas tanpa pengecualian bagi pelaku kejahatan serius.
- Dalam konteks Indonesia, kegagalan mengadili berarti negara gagal memenuhi kewajiban moral yang diturunkan dari norma-norma global ini, sekaligus merusak potensi rekonsiliasi yang sejati.
- Oleh karena itu, setiap penundaan atau manipulasi proses bukan hanya masalah hukum domestik, tetapi juga merupakan isu etika global yang terkait dengan komitmen negara terhadap martabat hukum universal.
Ketika hukum direduksi menjadi alat tumpul bagi yang berkuasa dan ilusi bagi korban, maka fondasi negara hukum itu sendiri berada dalam kondisi kronis yang memprihatinkan. Pertanyaan mendasar bagi para aktivis hukum dan masyarakat adalah: dapatkah kita membangun masa depan dengan rekonsiliasi yang bermartabat jika kita terus mengubur masa lalu dengan hukum yang tidak bermartabat? Komitmen terhadap keadilan transisional harus diuji melalui tindakan nyata yang mengembalikan kewibawaan moral hukum, bukan hanya melalui retorika politik yang kosong.
