Ketika aparatur negara beralih peran menjadi pelaku penyiksaan, kita tidak lagi berhadapan dengan tindak pidana biasa, melainkan dengan pengkhianatan fundamental terhadap mandat konstitusional negara. Komnas HAM, dalam pernyataan tegasnya, telah mengkategorikan serangan air keras terhadap Andrie Yunus sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Penetapan ini bukan sekadar soal semantik hukum, tetapi merupakan pergeseran paradigma analitis yang krusial—dari kerangka kriminal individu menuju ranah keadilan transisional, di mana akuntabilitas negara atas kegagalannya melindungi warga menjadi inti persoalan. Ini adalah deklarasi prinsip bahwa kekerasan yang melibatkan pejabat publik merupakan pelanggaran terhadap kewajiban inti negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi setiap orang.
Anatomi Pelanggaran: Dari Tindak Pidana ke Penyiksaan yang Dilembagakan
Komnas HAM merinci lima alasan yang mengukuhkan tindakan ini sebagai pelanggaran HAM, sebuah analisis yang menyingkap bagaimana kekerasan oleh aparatur negara secara kualitatif berbeda dan lebih berbahaya. Perbedaannya terletak pada penyalahgunaan monopoli kekerasan yang sah oleh negara, mengubahnya menjadi instrumen intimidasi dan teror. Pertama, tindakan ini memenuhi seluruh unsur penyiksaan (torture) sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia. Unsur-unsur kunci yang terpenuhi meliputi:
- Penderitaan berat yang disengaja, baik fisik maupun mental.
- Tujuan tertentu, dalam konteks ini dapat diidentifikasi sebagai intimidasi politik dan pembungkaman suara kritis.
- Keterlibatan atau persetujuan dari pejabat publik, yang menjadikan negara sebagai pelaku utama.
Kedua, serangan ini secara langsung melanggar hak atas rasa aman dan kebebasan dari rasa takut, yang merupakan bagian integral dari hak untuk hidup. Penggunaan kendaraan tempur sebelum serangan mengindikasikan pola operasi terencana, bukan aksi spontan, yang bertujuan menciptakan suasana teror yang sistematis. Ketiga, identitas pelaku yang diduga berasal dari lembaga negara secara otomatis mengalihkan tanggung jawab dari individu ke institusi, menempatkan negara sebagai ‘aktor pelanggaran HAM’ dan melanggar prinsip dasar keadilan dan kesetaraan di depan hukum.
Implikasi Hukum: Menuntut State Responsibility Melawan Budaya Impunitas
Penetapan Komnas HAM ini menciptakan preseden hukum yang mendesak dilakukannya pergeseran paradigma penegakan hukum. Melalui lensa HAM, kasus ini menjadi ujian nyata bagi implementasi kewajiban tripartit negara: untuk menghormati (respect), melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) hak asasi manusia. Negara tidak boleh bersembunyi di balik proses hukum pidana sempit yang hanya menyasar pelaku fisik di lapangan. Pertanggungjawaban yang dituntut adalah state responsibility berdasarkan hukum internasional, yang mencakup kewajiban-kewajiban konkret:
- Kewajiban untuk mengusut tuntas dan mengadili secara independen dan imparsial, termasuk terhadap komando dan struktur yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.
- Kewajiban memberikan reparasi yang memadai, restoratif, dan transformatif kepada korban, bukan sekadar ganti rugi materiil.
- Kewajiban melakukan reformasi struktural dan kelembagaan untuk mencegah pengulangan (guarantee of non-repetition).
Lebih dalam lagi, kasus ini menyoroti kegagalan negara dalam menjamin prinsip non-diskriminasi dan perlindungan setara di hadapan hukum, terutama bagi warga yang vokal dan kritis. Ketika aparatus negara digunakan untuk membungkam disiden, maka fondasi negara hukum itu sendiri sedang digerogoti dari dalam.
Pertanyaan etis yang menggugah bagi setiap aktivis hukum adalah: hingga titik mana kita masih dapat mempercayai proses hukum domestik ketika pelakunya adalah institusi yang seharusnya menjadi penjaga hukum itu sendiri? Kasus Andrie Yunus bukan sekadar tragedi personal, tetapi merupakan cermin retak dari sistem yang membiarkan penyiksaan dan intimidasi menjadi alat governance. Jika tanggapan negara terhadap temuan pelanggaran HAM ini hanya berupa penyelidikan biasa tanpa upaya reformasi kelembagaan mendasar, bukankah itu berarti kita sedang membiarkan impunitas dilembagakan dan keadilan dikhianati oleh para penjaganya sendiri?
