Penolakan izin aksi damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang direncanakan pada 3 Agustus, dengan alasan organisasi "tidak terdaftar", bukan sekadar persoalan prosedur administratif. Ini merupakan pelanggaran prinsip fundamental negara hukum yang menjamin kebebasan berkumpul sebagai hak asasi manusia yang tak tergugat. Ketika Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik—yang telah diratifikasi Indonesia—dijadikan nominal belaka oleh formalitas birokrasi, negara secara nyata gagal melindungi martabat hukum warganya, khususnya di Papua yang penuh ketegangan. Isu puluhan ribu pengungsi dan kondisi darurat kemanusiaan di wilayah tersebut justru memerlukan saluran ekspresi yang dibuka lebar, bukan ditutup dengan dalih yang mencurigakan.
Menguji Dalih "Ketidakterdaftaran": Pengabaian Prinsip Proporionalitas dalam Pembatasan HAM
Argumentasi otoritas bahwa KNPB tidak boleh menyelenggarakan demonstrasi karena status administrasinya adalah contoh klasik penyalahgunaan hukum untuk tujuan politik. Hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai adalah hak inherent, bukan hak yang lahir dari pemberian atau pengakuan negara. Dalam kerangka hukum internasional dan konstitusi, setiap pembatasan terhadap hak ini harus melalui tiga uji kumulatif yang ketat:
- Didasarkan pada undang-undang yang sah (prescribed by law): Normanya harus jelas, dapat diprediksi, dan tidak sewenang-wenang.
- Bertujuan melindungi kepentingan publik yang sah: Seperti keamanan nasional atau ketertiban umum yang nyata, bukan sekadar alasan administratif atau ketidaknyamanan politik.
- Proporsional dan diperlukan dalam masyarakat demokratis (necessary in a democratic society): Pembatasan harus menjadi opsi terakhir dengan dampak paling minimal.
Penolakan izin bagi KNPB—yang hendak menyuarakan tema 'Papua Darurat Militer' dan nasib puluhan ribu pengungsi—hanya berdasar pada "ketidakterdaftaran" jelas gagal memenuhi uji proporsionalitas. Ini memperkuat tesis bahwa mekanisme administratif sengaja dijadikan alat pembungkaman untuk menghindari pertanggungjawaban atas situasi konflik dan kompleksitas isu HAM di Papua. Negara justru menunjukkan watak represif ketika seharusnya membuka ruang dialogn untuk resolusi konflik.
Suara Pengungsi dan Etika Perlindungan: Mempertanyakan Keterpenuhan Kewajiban Negara di Papua
Aksi damai yang dilarang ini bukan hanya soal pelaksanaan hak konstitusional, tetapi menyangkut dimensi etika perang dan tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata. Klaim KNPB mengenai 125.931 pengungsi akibat ketegangan militer menempatkan peristiwa ini dalam bingkai Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, yang mewajibkan perlindungan maksimal bagi warga sipil. Prinsip Responsibility to Protect (R2P), meski kontroversial secara politik, secara normatif menegaskan bahwa kedaulatan tidak membebaskan negara dari kewajiban melindungi penduduknya dari kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat.
Mendengarkan suara korban konflik melalui kanal demonstrasi damai adalah mekanisme awal yang sah bagi negara untuk memenuhi kewajiban hukum humaniter internasional tersebut. Ketika jalur ini diputus dengan alasan teknis, negara tidak hanya melanggar kebebasan berkumpul, tetapi juga mengabaikan etika perlindungan (ethics of protection) yang menjadi jantung hukum perang. Sikap defensif pemerintah justru mengarahkan pada pengaburan akuntabilitas atas kondisi darurat kemanusiaan di Papua, suatu pelanggaran terhadap martabat hukum internasional.
Pertanyaan etis yang mendesak untuk diajukan adalah: hingga titik manakah negara dapat menyembunyikan kegagalan perlindungannya di balik dalih administratif? Penolakan izin bagi KNPB bukan sekadar pelarangan sebuah aksi, tetapi sebuah pernyataan politik bahwa suara korban konflik dan warga sipil di Papua tidak layak didengar melalui forum publik yang damai. Aktivis hukum ditantang untuk tidak hanya melihat ini sebagai pelanggaran prosedural, tetapi sebagai gejala dari kegagalan struktural negara dalam menegakkan martabat hukum dan etika perlindungan di tengah konflik yang berkepanjangan.
