Konflik bersenjata di Papua telah mengalami degradasi normatif yang akut, menggeser Hukum Humaniter Internasional dari perisai perlindungan menjadi sekadar alat legitimasi bagi propaganda dan operasi militer. Kini, kawasan ini menjadi medan uji bagi komitmen nyata terhadap martabat hukum dan nyawa manusia, di mana kematian warga sipil dirayakan sebagai prestasi oleh kelompok bersenjata sekaligus menjadi korban sampingan yang diabaikan dalam operasi negara. Inilah inti dari krisis etika perang yang membentang: sebuah keruntuhan sistemik yang mempertanyakan apakah hukum masih memiliki daya paksa atau telah menjadi barang dagangan dalam transaksi politik kekerasan. Situasi ini menempatkan semua pihak, terutama negara, pada sebuah pilihan moral yang menentukan integritas bangsa.
Hukum Humaniter yang Dijungkirbalikan: Dari Norma Perlindungan menjadi Alat Propaganda
Hukum Humaniter Internasional (IHL), yang dirancang sebagai pagar etis dalam konflik, telah mengalami distorsi parah di Papua. Pagar itu tidak hanya roboh, tetapi balok-baloknya digunakan untuk membangun alat propaganda dan alat perang oleh kedua belah pihak. Propaganda kekerasan oleh kelompok bersenjata, yang mengklaim pembunuhan sipil sebagai kemenangan, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap inti hukum ini, khususnya prinsip yang melarang penyebaran teror di kalangan penduduk sipil sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa. Di sisi lain, operasi keamanan negara sering menunjukkan pola yang mengikis prinsip mendasar IHL hingga menciptakan ruang hampa etis. Kegagalan kolektif ini bukan sekadar pelanggaran sporadis, melainkan krisis etika yang terstruktur, di mana hukum kehilangan martabatnya sebagai norma yang mengikat.
Pilihan Moral yang Mendesak: Rehabilitasi Etika Perang sebagai Panglima
Dalam krisis ini, tanggung jawab dan pilihan moral terberat jatuh pada negara. Etika perang menempatkan beban khusus pada aktor negara untuk memimpin dengan memberi teladan dalam menegakkan Hukum Humaniter. Negara kini dihadapkan pada pilihan determinan: melanjutkan pola operasional yang mempertukarkan keamanan semu dengan legitimasi kekerasan, atau mengambil jalan yang lebih sulit namun bermartabat dengan secara konsisten menjadikan hukum sebagai panglima. Realisasi pilihan ini harus konkret, melampaui wacana, dan berwujud akuntabilitas yang transparan. Langkah-langkah mendesak yang menjadi indikator komitmen tersebut harus mencakup:
- Kutapan tegas dan konsisten terhadap segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil dari pihak mana pun, sebagai bentuk penerapan prinsip pembedaan (distinction) yang nyata.
- Implementasi investigasi independen dan transparan atas setiap dugaan pelanggaran hukum humaniter, yang menghormati prinsip proporsionalitas (proportionality) dan mencegah pembiaran atas kerugian sipil yang tidak perlu.
- Penegasan bahwa kemenangan militer yang sah dalam kerangka hukum internasional tidak pernah dibangun di atas penderitaan warga tak bersalah atau pengabaian terhadap aturan main peradaban.
Menyudahi siklus kekerasan di Papua membutuhkan lebih dari sekadar perubahan taktik militer; ia menuntut revolusi etika dalam pendekatan negara terhadap konflik. Revolusi ini dimulai dari pengakuan jujur bahwa tanpa rehabilitasi martabat hukum sebagai satu-satunya panduan operasional, Papua akan terus menjadi teater kematian tanpa hukum dan etika. Pertanyaan akhir bagi setiap aktivis hukum dan manusia beradab adalah: Apakah kita akan membiarkan ruang hidup manusia dikonversi menjadi ruang hampa hukum, di mana propaganda dan kekerasan menjadi penguasa tunggal, atau kita akan mengambil sikap untuk mengembalikan hukum pada tahtanya sebagai perisai nyawa?
